Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

BANJARMASIN – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Selatan bersama Rumah KAMI Peduli (RKP) Kalimantan Selatan mendeklarasikan gerakan KAMMI Kawal Banua sebagai wadah konsolidasi mahasiswa untuk mengawal berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Kalimantan Selatan.

Deklarasi tersebut dilaksanakan pada Minggu (2/8/2026) pukul 15.00 Wita di Kantor Sekretariat Bersama Kota Banjarmasin. Gerakan ini lahir sebagai respons atas berbagai persoalan yang dinilai semakin mengkhawatirkan, mulai dari pemadaman listrik bergilir, eksploitasi sumber daya alam, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga sengketa agraria yang berdampak langsung terhadap masyarakat Banua.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) KAMMI Kalimantan Selatan, Muhammad Edoarrahman, mengatakan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berbagai persoalan daerah, tetapi harus hadir sebagai bagian dari solusi melalui gerakan yang konstruktif dan konstitusional.

"KAMMI Kawal Banua merupakan ikhtiar kolektif mahasiswa untuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan tidak berlalu tanpa perhatian. Kami ingin menghadirkan gerakan yang berbasis kajian, advokasi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat," ujar Edoarrahman.

Ia menjelaskan, dalam deklarasi tersebut KAMMI menyampaikan lima poin sikap sebagai komitmen moral dan gerakan organisasi dalam mengawal pembangunan Kalimantan Selatan.

Pada poin pertama, KAMMI menegaskan bahwa kecintaan terhadap tanah air merupakan bagian dari nilai keimanan. Menurut Edoarrahman, menjaga Banua dari kerusakan lingkungan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk kezaliman struktural merupakan tanggung jawab moral setiap mahasiswa.

"Bagi kami, mengawal Banua adalah bagian dari pengabdian. Mahasiswa harus hadir melalui perjuangan intelektual dan konstitusional untuk menjaga daerah ini dari berbagai bentuk ketidakadilan," katanya.

Pada poin kedua, KAMMI menyatakan penolakan terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan.

"Kekayaan alam Banua harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat, bukan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan beban bagi generasi mendatang," tegasnya.

Pada poin ketiga, KAMMI mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan di Kalimantan Selatan agar memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Kami mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjunjung integritas serta menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang demi terwujudnya pemerintahan yang berpihak kepada rakyat," ujar Edoarrahman.

Sementara itu, Perwakilan Rumah KAMI Peduli Kalimantan Selatan, Muhammad Azka Munawwir, menyoroti persoalan pemadaman listrik bergilir yang belakangan dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga sektor ekonomi.

"Kami berdiri bersama masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir, kebakaran hutan dan lahan, maupun sengketa agraria. Persoalan-persoalan ini harus diselesaikan secara serius karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat," katanya.

Azka menambahkan, melalui gerakan KAMMI Kawal Banua, pihaknya ingin membangun kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.

"Kami mengajak mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen Banua untuk bersatu mengawal pembangunan Kalimantan Selatan agar lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Deklarasi tersebut sekaligus menjadi komitmen bersama KAMMI Kalimantan Selatan untuk terus mengawal berbagai isu strategis daerah melalui kajian, advokasi, dan gerakan konstitusional. Organisasi itu berharap kehadiran KAMMI Kawal Banua dapat menjadi ruang kolaborasi dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang tengah dihadapi Kalimantan Selatan, mulai dari krisis kelistrikan, kerusakan lingkungan, hingga isu-isu sosial lainnya.

Redaksi: M. Iqbal Hisyam Qiroth