Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

SAMARINDA, MEDIA BORNEO KEKINIAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta dua persoalan yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat, yakni antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik, mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa Fraksi PKS telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD Kaltim agar kedua persoalan tersebut dimasukkan sebagai agenda prioritas dalam Badan Musyawarah (Banmus).

Menurutnya, pembahasan di DPRD perlu dilakukan secara komprehensif dan berbasis data sehingga akar persoalan dapat diketahui secara jelas serta menghasilkan solusi yang benar-benar menjawab keresahan masyarakat.

“Harapan kami persoalan ini menjadi agenda serius untuk dibahas melalui komisi terkait dengan kajian yang substansial dan detail, sehingga publik juga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai persoalan yang terjadi,” ujar Agusriansyah saat konferensi pers di Kantor Fraksi PKS DPRD Kaltim, Senin (7/9/2026).

Terkait antrean BBM, Fraksi PKS menilai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas hingga konflik sosial.

Sejumlah faktor dinilai perlu ditelusuri, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi BBM, kapasitas SPBU, hingga dugaan aktivitas pengetap dan pengecer ilegal.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong Komisi III DPRD Kaltim segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait, termasuk PT Pertamina. Pembahasan diharapkan menggunakan data konkret seperti kuota, realisasi penyaluran, stok, distribusi, kapasitas SPBU hingga pola transaksi yang dianggap tidak wajar.

Selain BBM, persoalan pemadaman listrik juga menjadi perhatian. Fraksi PKS menilai masyarakat membutuhkan informasi yang lebih terbuka mengenai penyebab pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah Kaltim.

Agusriansyah mendorong Komisi II DPRD Kaltim menggelar RDP khusus bersama pihak terkait untuk membahas data pemadaman, kemampuan daya, beban puncak, cadangan listrik, tingkat keandalan sistem hingga mekanisme kompensasi bagi pelanggan.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk memastikan apakah pemadaman disebabkan oleh gangguan atau perbaikan insidental maupun bagian dari proses pembenahan sistem kelistrikan secara menyeluruh.

Meski demikian, Agusriansyah menegaskan DPRD tidak mengambil alih kewenangan operasional PLN maupun menentukan kuota BBM. Peran lembaga legislatif, kata dia, adalah menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan kepentingan masyarakat mendapat perhatian.

“DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dari persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian,” tegasnya.

Fraksi PKS berharap pembahasan kedua isu tersebut dapat segera dilakukan melalui mekanisme DPRD Kaltim sehingga persoalan BBM dan listrik yang dirasakan langsung masyarakat dapat ditangani secara lebih terukur dan transparan