Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

‎‎KUTAI TIMUR, - Produk unggulan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), nanas Tunas Madu Himba dari Desa Himba Lestari, yang telah mendapatkan hak paten, kini terperangkap dalam masalah legalitas lahan yang serius. Sebagian besar area perkebunan nanas tersebut berada di dalam kawasan hutan (KH), menciptakan kerentanan hukum dan membatasi potensi pengembangannya.
‎
‎Camat Batu Ampar, Suriansyah, mengakui bahwa status lahan merupakan hambatan utama. Kondisi ini membuat kebun nanas terancam dicap sebagai hasil dari perambahan hutan, terutama di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim dan legalitas kehutanan.
‎
‎"Desa Himba Lestari itu sebagian besar merupakan kawasan hutan," tegas Suriansyah belum lama ini 
‎
‎Meskipun nanas Tunas Madu Himba telah didampingi oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk sertifikasi halal dan peningkatan kualitas, mayoritas produk masih dijual dalam bentuk buah segar. Upaya hilirisasi menjadi produk turunan, seperti keripik dan selai, belum dapat dilakukan secara masif.
‎
‎Ancaman terbesar saat ini adalah legalitas. Status kawasan hutan secara langsung membatasi investor atau pihak ketiga yang ingin mengembangkan kebun secara lebih luas, termasuk membangun fasilitas pengolahan untuk hilirisasi produk UMKM ini.
‎
‎"Status kawasan hutan ini membatasi semua pengembangan kita. Bagaimana mau hilirisasi atau mengundang investasi kalau legalitas lahannya masih abu-abu? Saat ini, petani hanya bisa menjual buah segar karena risiko ini,"jelas Suriansyah.
‎
‎Menanggapi risiko legalitas dan keterbatasan pengembangan ini, Pemerintah Kecamatan Batu Ampar mengambil langkah proaktif mendesak petani untuk menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.
‎
‎Tujuan utama dari desakan ini adalah agar kebun nanas tersebut dapat diakomodasi dan dimasukkan ke dalam program Bina Desa Hutan (BDH) perusahaan.
‎
‎"Kita memang berusaha mendorong untuk bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk dimasukkan dalam program Bina Desa Hutan mereka,"tutup Suriansyah.(ADV)