Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

‎Sangatta, – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Inisiatif ini diwujudkan dengan pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri yang jangkauannya direncanakan hingga tingkat kecamatan.
‎
‎Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua LKBH Korpri Kutim, menjelaskan bahwa lembaga ini hadir untuk memberikan pendampingan hukum bagi ASN yang menghadapi persoalan hukum.
‎
‎Misliansyah menilai keberadaan lembaga ini sangat penting dan mendesak.
‎
‎"Selama ini banyak kasus ASN yang baru diketahui setelah yang bersangkutan selesai menjalani proses hukum," ungkapnya di Kantor Bupati Kutim, Senin pada Senin, 1 Desember 2025.
‎
‎Dengan adanya LKBH, diharapkan ASN dapat segera mendapatkan pendampingan dan konsultasi begitu masalah hukum muncul, sehingga prosesnya dapat dikelola dengan lebih baik dan transparan. LKBH bertujuan memastikan hak-hak hukum ASN terpenuhi dan tidak ada anggota Korpri yang terjerat kasus tanpa adanya bantuan profesional.
‎
‎Selain isu hukum, Korpri Kutim memperluas fokus kerjanya ke bidang kesehatan dan keagamaan sebagai bagian integral dari pembinaan anggota.
‎
‎Di bidang kesehatan, Korpri menjalin kerja sama dengan rumah sakit untuk memfasilitasi kegiatan kesehatan bagi ASN. Sementara itu, di bidang keagamaan, Korpri Kutim menunjukkan komitmennya dengan mengirimkan kontingen untuk ajang keagamaan.
‎
‎"Saat ini sedang berlangsung ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri di Samarinda. Kita mengirimkan 11 atlet Korpri Kutim untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut," tambah Misliansyah.
‎
‎Misliansyah kembali menegaskan komitmen Korpri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan amanat Bupati. Ia mengatakan bahwa Korpri harus selalu berada di garda depan untuk melayani masyarakat, dan perlindungan hukum adalah salah satu cara untuk memastikan ASN dapat bekerja dengan tenang dan optimal.(ADV)