Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

‎‎KUTAI TIMUR – Krisis infrastruktur di Kecamatan Batu Ampar mencapai puncaknya di Desa Mugi Rahayu, yang kini mengalami isolasi parah setelah status jalan vitalnya dihapus secara misterius dari daftar jalan provinsi. Jalan yang menghubungkan Desa Batu Timbau ke kilometer 55, yang dulunya berstatus resmi provinsi, kini tidak lagi memiliki penanggung jawab yang jelas.
‎
‎Camat Batu Ampar, Suriansyah, mengungkapkan kekhawatiran dan kebingungannya atas insiden yang diperkirakan terjadi tiga hingga empat tahun lalu tersebut.
‎
‎"Yang dulunya jalan provinsi itu tidak lagi menjadi jalan provinsi. Bukan jalan siapa-siapa," kata Suriansyah
‎
‎Penghapusan status jalan provinsi ini terjadi tanpa kejelasan dan tanpa adanya pengalihan tanggung jawab yang definitif. Imbas terburuknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur juga tidak berani mengambil alih pengelolaan atau perbaikan jalan, karena khawatir melanggar aturan administrasi.
‎
‎"Jalan ini adalah akses vital. Ketika statusnya hilang, Pemerintah Kabupaten pun tidak berani menyentuhnya,"jelas Suriansyah.
‎
‎Akibatnya, akses vital menuju Mugi Rahayu kini menjadi 'jalan biasa'atau bahkan dianggap jalan perusahaan sehingga perbaikannya hanya bergantung pada inisiatif swadaya pemerintah desa dan bantuan pihak perusahaan, terutama saat musim hujan tiba yang membuat jalan tanah tersebut nyaris tidak bisa dilalui.
‎
‎Desa Mugi Rahayu kini dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang paling terisolasi, di mana mobilitas masyarakat, logistik, dan pertumbuhan ekonomi terhambat secara fundamental oleh kegagalan administrasi ini.
‎
‎Desakan Pengembalian Status Jalan
‎Pemerintah Kecamatan Batu Ampar telah berulang kali membawa isu kritis ini ke tingkat kabupaten, termasuk dalam rapat bersama Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Bapeda dikabarkan telah menyampaikan usulan agar status jalan sepanjang ruas Batu Timbau ke kilometer 55 tersebut dikembalikan menjadi jalan provinsi.
‎
‎"Kami sudah berkali-kali sampaikan ke Bapeda dan Pemkab. Kami mendesak agar segera ada keputusan,"tutup Suriansyah.(ADV)