Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

Kutai Timur, - Sebanyak 22 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Teluk Pandan gagal terealisasi dalam program bedah rumah tahun 2024, meskipun telah diusulkan dan disurvei oleh pemerintah desa. Diskrepansi besar antara usulan awal dan realisasi ini disebabkan oleh verifikasi ketat kepemilikan lahan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Program yang dibiayai APBD Perkim ini hanya merealisasikan 36 rumah dari total 58 rumah yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Teluk Pandan.

Kepala Desa Teluk Pandan, Andi Herman Fadil, mengatakan pihaknya hanya menyerahkan data MBR yang dinilai layak bedah berdasarkan survei awal desa. Namun, Perkim menerapkan kriteria yang lebih rinci, terutama soal status tanah.

“Yang saya usulkan tahun ini itu ada 58 rumah. Yang direalisasikan 36,” ungkap Andi.
Menurut Andi, salah satu syarat krusial yang harus dipenuhi adalah kepemilikan lahan. Perkim melakukan survei mendetail untuk memastikan kondisi bangunan dan legalitas penerima. Syarat ini menjadi penghalang terbesar bagi sejumlah usulan MBR.

"Rumah lama milik warga desa yang memang layak dibedah karena ketidakmampuan MBR dan tanah milik sendiri," jelasnya, mengindikasikan bahwa usulan yang tereliminasi tidak memenuhi kriteria kepemilikan tanah ini.

Meskipun kuota yang terealisasi (36 unit) merupakan yang terbesar dalam dua tahun terakhir dibandingkan dengan bantuan serupa dari Dinas Sosial (Dinsos) yang jumlahnya minim, Pemerintah Desa Teluk Pandan berkomitmen melanjutkan pendataan ulang warga.

Desa berjanji akan mendampingi proses verifikasi untuk memastikan kebutuhan program perumahan dapat diusulkan kembali secara maksimal pada periode anggaran berikutnya. Setiap rumah yang direalisasikan memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp60 juta.(ADV)