Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

Sangatta,  – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan serius dalam menjamin ketepatan sasaran program pembangunan daerah, dari penanganan stunting hingga bantuan sosial. Hal ini disebabkan oleh data penerima manfaat yang dinilai  tidak akurat di lapangan, karena banyak warga menolak dimasukkan dalam kategori miskin saat pendataan, namun berebut ingin terdaftar sebagai penerima saat bantuan dikucurkan.

Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, menegaskan bahwa keakuratan data merupakan fondasi vital agar setiap program pemerintah, termasuk intervensi sanitasi, perumahan layak huni, dan air bersih, dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan hingga ke pelosok desa.

“Banyak masyarakat ketika didata tidak mau masuk kategori miskin, tetapi saat ada bantuan malah berlomba-lomba, Ini yang membuat data kita fluktuatif,” ujar Sudirman, mengungkapkan akar masalah yang sering menyulitkan penyaluran program tepat sasaran.

Menurutnya, berbagai program strategis, seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dan pencegahan stunting, sangat bergantung pada data yang jelas dan terbaru. Dengan data yang valid, intervensi pemerintah bisa dilakukan secara spesifik, yang dikenal dengan sistem by name by address.

“Kalau datanya by name by address, sasarannya pasti tepat. Misalnya ada rumah tidak layak, bisa langsung dikoordinasikan dengan dinas perumahan. Kalau ada pekerja rentan yang mengalami kecelakaan, dinas terkait bisa cepat memasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Sudirman menekankan bahwa secara konseptual, intervensi program yang dirancang Pemkab Kutim sebenarnya sudah tepat. Namun, ketidaksesuaian data di lapangan menjadi penghambat utama.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Desa melakukan peningkatan kemampuan pengelolaan data secara signifikan untuk menjamin akurasi pendataan. Perbaikan data ini diharapkan dapat memperlancar seluruh program pembangunan di Kutim.

“Intervensinya sebenarnya sudah tepat. Yang jadi masalah, saat pendataan warga tidak mau masuk kategori miskin, tapi saat bantuan datang justru ingin. Ini yang harus dibenahi,” pungkasnya.(ADV)