Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

‎‎KUTAI TIMUR – Implementasi Program Makan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah di Kecamatan Batu Ampar memiliki standarisasi dapur yang ditetapkan secara ekstrem dan tidak realistis bagi kondisi lokal. Masalah ini bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada ketetapan birokrasi yang menyerupai standar dapur militer atau restoran cepat saji.
‎
‎Camat Batu Ampar, Suriansyah, secara terbuka mengkritik standar yang terlalu tinggi ini karena secara langsung menghambat partisipasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.
‎
‎"Standarisasi dapur MBG itu seperti standarisasi dapur militer, seperti standarisasi dapur restoran cepat saji," ungkap Suriansyah belum lama ini
‎
‎Standar ketat ini mencakup persyaratan fisik dapur yang mahal, seperti kebutuhan exhaust blower khusus dan prosedur pencucian yang rumit. Selain itu, program ini menetapkan batasan pengiriman makanan hanya dalam waktu maksimum 30 menit.
‎
‎Suriansyah menjelaskan, batasan waktu pengiriman 30 menit ini membuat satu dapur yang direkomendasikan tidak mungkin menjangkau seluruh target anak sekolah, terutama desa-desa yang terpencar dan berjarak jauh seperti Mugi Rahayu dan Himba Lestari.
‎
‎Untuk mencakup seluruh wilayah, dibutuhkan minimal tiga dapur terpisah yang masing-masing harus memenuhi standar militer tersebut, melipatgandakan biaya investasi hingga tingkat yang tidak rasional bagi pelaku usaha lokal.
‎
‎Menyikapi kebuntuan ini, Suriansyah mengusulkan agar program MBG segera dievaluasi dan diserahkan kepada kantin-kantin sekolah atau warung makan lokal yang sudah beroperasi di setiap desa.
‎
‎Menurutnya, skema ini jauh lebih efisien, memotong rantai logistik yang rumit, dan secara langsung pro-UMKM. Pemerintah program cukup menetapkan standar kebersihan minimal (seperti prosedur mencuci dan peralatan dasar) pada warung-warung tersebut, tanpa memaksa mereka membangun fasilitas dengan standar militer yang mencekik.
‎
‎"Kalau memang dapur itu diserahkan ke kantin-kantin sekolah atau memberikan kesempatan kepada pelaku kuliner yang memang sudah ada di kampung itu, itu jauh lebih efektif," pungkasnya.(ADV)