Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

Sangatta, - Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengatasi puluhan area blank spot (tanpa sinyal) di daerah pedalaman terganjal oleh kendala perizinan berlapis dari pemerintah pusat dan resistensi pihak provider telekomunikasi.

Konflik kepentingan antara kebutuhan layanan publik dan regulasi kawasan konservasi menjadi penghambat utama pembangunan infrastruktur tower Base Transceiver Station (BTS).

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kutim, Sulisman, mengungkapkan bahwa kendala terberat muncul saat pembangunan harus menyentuh wilayah yang berbatasan atau berada di dalam kawasan hutan dan konservasi, seperti di Batu Ampar, Taman Nasional Kutai (TNK), dan Gunung Kudung.

"Di situ kita juga kerepotan untuk membangun tower. Karena harus melakukan atau minta perizinan dengan pusat atau Kementerian Kehutanan," jelas Sulisman belum lama ini.

Sulisman menyebutkan, proses untuk memperoleh izin dari pihak berwenang, termasuk otoritas TNK, sering kali memakan waktu lama dan berbelit, secara efektif menghambat akselerasi pembangunan tower di daerah yang paling membutuhkan.

Selain regulasi hutan, Diskominfo juga harus menghadapi perhitungan ketat dari pihak provider telekomunikasi, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, seperti Busang dan Sandaran.

Provider enggan berinvestasi karena tiga faktor utama risiko yang bersifat logistik dan ekonomi yaitu Keterbatasan Listrik, Akses Logistik Sulit Tingkat Pemanfaatan Rendah yang merujuk pada jumlah warga yang sedikit sehingga investasi tower tidak mencapai skala ekonomi yang layak bagi pihak provider.

“Jadi makanya di sana itu masih kenapa masih banyak yang blank spot atau tidak ada tower ya karena itu tadi, masalahnya banyak,” pungkas Sulisman.(ADV)