Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

‎KUTAI TIMUR – Kecamatan Batu Ampar di Kutai Timur mencatatkan prestasi gemilang yang menantang keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan. Meski dihadapkan pada minimnya tenaga kesehatan (nakes), Batu Ampar berhasil mencapai angka stunting terendah di seluruh Kutai Timur pada tahun lalu, sekaligus keluar dari daftar lokus stunting.
‎
‎Camat Batu Ampar, Suriansyah, menegaskan bahwa capaian ini membuktikan efektivitas intervensi kolektif yang dilakukan pemerintah kecamatan dan desa.
‎
‎"Kalau memang Anda lihat data stunting tahun-tahun sebelumnya, Batu Ampar itu adalah Kecamatan yang angka stuntingnya paling rendah," ujar Suriansyah.
‎
‎Keberhasilan Batu Ampar mereduksi angka stunting bukan dicapai secara kebetulan. Setelah beberapa wilayahnya, termasuk Desa Beno Harapan dan Mawa Indah, sempat terdaftar sebagai Lokus Stunting, Pemerintah Kecamatan mengambil langkah strategis dengan melakukan intervensi anggaran besar-besaran.
‎
‎Dana desa difokuskan secara spesifik untuk penanggulangan stunting. Intervensi ini diperkuat oleh peran sentral tim Penggerak PKK Kecamatan yang bersinergi langsung dengan PKK di tingkat desa. Selain itu, seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), termasuk dukungan dari TNI dan Polri, dilibatkan secara aktif.
‎
‎"Kita fokuskan anggaran-anggaran desa untuk urusan stunting. Kita libatkan para unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan, unsur TNI Polri dan motor penggerak utamanya adalah PKK di kecamatan," jelas Camat.
‎
‎Prestasi ini semakin menonjol mengingat Batu Ampar masih bergulat dengan masalah kekurangan nakes.
‎
‎Puskesmas Induk di Batu Timbau, meskipun secara fisik sudah memadai, dilaporkan hanya diisi oleh satu orang dokter yang harus merangkap berbagai tugas. Lebih lanjut, desa-desa kehilangan petugas kesehatan tetap di Puskesmas Pembantu (Pustu) akibat kebijakan penarikan bidan desa kembali ke Puskesmas Induk.
‎
‎Suriansyah menggarisbawahi pentingnya peran inisiatif Kepala Desa yang turun tangan mengatasi krisis nakes ini. Mereka berupaya menghadirkan bidan-bidan desa yang honorariumnya ditanggung langsung oleh anggaran desa, menjaga agar pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan.
‎
‎Pemerintah daerah sendiri terus berupaya mengajukan penambahan tenaga dokter dan dokter gigi. Adanya status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas diharapkan dapat membuka peluang bagi rekrutmen nakes baru, guna memperkuat pondasi kesehatan yang telah dibangun oleh sinergi masyarakat dan Forkopimcam.(ADV)