Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

Kutai Timur - Gagasan pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif sebagai lembaga mandiri di Kutai Timur kembali mengemuka seiring semakin besarnya peran pelaku kreatif dalam mendorong pertumbuhan pariwisata daerah. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kutim, Akhmad Rifanie, menegaskan bahwa inisiatif tersebut perlu dikaji dengan serius karena dapat memberikan fokus pembinaan yang lebih terarah kepada para pelaku industri kreatif. Menurutnya, perkembangan subsektor kreatif yang kian luas membuat kebutuhan kelembagaan semakin mendesak.

Rifanie menyampaikan bahwa pada prinsipnya Bidang Ekraf mendukung penuh upaya pembentukan OPD baru, namun ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak semata-mata soal pemisahan struktur. Ia menekankan perlunya kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta kejelasan regulasi seperti penyusunan perda sebagai payung hukum. “Membentuk dinas baru harus dipertimbangkan secara matang, tidak hanya karena kebutuhan, tapi juga kemampuan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perubahan struktur kementerian di tingkat pusat yang kini memisahkan antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan nasional. Meski begitu, Rifanie menegaskan pihaknya tetap menunggu arahan resmi dari Pemkab, termasuk apakah Kutim siap mengalokasikan anggaran untuk membangun struktur OPD baru.

Dalam penjelasannya, Rifanie menggambarkan betapa eratnya hubungan antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Setiap destinasi wisata, katanya, selalu menyajikan unsur kreatif seperti kuliner, souvenir, hingga pertunjukan seni yang menjadi bagian tak terpisahkan dari daya tarik wisata. Ia menilai keterkaitan inilah yang menyebabkan pengelolaan ekonomi kreatif harus dilakukan secara lebih fokus tanpa mengabaikan kolaborasi dengan sektor pariwisata.

Selain isu kelembagaan, Rifanie juga menekankan pentingnya pendataan pelaku ekonomi kreatif secara komprehensif. Ia mengaku masih banyak subsektor, termasuk videografi dan fotografi, yang belum terdata secara lengkap sehingga menyulitkan pemerintah dalam menyusun program pengembangan. Data yang tidak akurat, lanjutnya, dapat membuat pembinaan tidak tepat sasaran.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Bidang Ekraf menghadirkan inovasi bernama Cindy Craft, sebuah program sinergi data yang menghubungkan informasi pelaku kreatif antar-OPD. Program ini dirancang untuk menyatukan data dari Dinas Koperasi, UMKM, serta sektor lain yang berkaitan dengan pelaku kreatif. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan satu basis data yang valid dan dapat digunakan untuk pelaporan tahunan serta penentuan arah kebijakan.

Program Cindy Craft juga bertujuan menghilangkan kesan bahwa pelatihan atau pembinaan hanya diberikan kepada kelompok yang sama setiap tahun. Dengan data yang lebih rapi, pemerintah dapat menargetkan pelaku yang benar-benar membutuhkan pendampingan agar pembinaan lebih merata dan adil.

Di akhir wawancara, Rifanie menyampaikan harapannya agar kajian pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif mandiri dapat membawa manfaat besar bagi kemajuan pelaku kreatif Kutim. Ia optimistis bahwa dengan penguatan data, sinergi OPD, dan pembinaan yang terfokus, ekosistem ekonomi kreatif di Kutai Timur akan semakin berkembang dan mampu mendukung pertumbuhan pariwisata secara berkelanjutan.(ADV)