Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

Sangatta, - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara resmi mengambil langkah serius dan terukur untuk mendorong pemekaran dua kecamatan terbesar, Sangkulirang dan Bengalon. Pemekaran ini diklaim bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dipicu oleh ketimpangan akses pelayanan publik.

Plt.Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Trisno, mengungkapkan bahwa fokus utama saat ini adalah menyiapkan syarat administrasi krusial, yaitu pemekaran desa.

"Di Bengalon dan Sangkulirang, masalah utama adalah jarak pelayanan. Banyak warga yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai pusat kecamatan. Pemekaran dinilai sebagai solusi paling realistis," ujarnya.

Untuk memenuhi persyaratan pemekaran kecamatan, setiap wilayah harus memiliki minimal 20 desa definitif, yang terdiri dari 10 desa induk dan 10 desa hasil pemekaran.

Data saat ini menunjukkan bahwa Sangkulirang baru memiliki 15 desa definitif, sementara Bengalon hanya memiliki 11 desa. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk segera melakukan penambahan desa baru guna memenuhi kuota administratif tersebut.

Trisno menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan segera membentuk Tim Percepatan Pemekaran. Tim ini memiliki mandat untuk mengidentifikasi desa-desa yang layak dimekarkan, termasuk wilayah seperti Tepian Langsat yang telah diarahkan untuk menjadi beberapa desa baru.

Selain faktor administratif, urgensi pemekaran didorong oleh luas wilayah yang masif dan tingginya pertumbuhan penduduk. Di sejumlah lokasi, warga bahkan mengakui bahwa perjalanan menuju ibu kota kecamatan justru lebih jauh dan memakan waktu dibanding perjalanan menuju pusat kabupaten.

"Ini menunjukkan ketimpangan akses. Pelayanan publik tidak boleh terhambat hanya karena jarak. Pemekaran menjadi kebutuhan agar layanan pemerintah lebih dekat dan merata,”pungkasnya.(ADV)