Portal berita terkini yang menyajikan berita terbaru di Borneo maupun skala Nasional. Dapatkan update berita hari ini.

Kutai Timur – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menjelaskan bahwa Pemkab Kutim telah menyiapkan langkah strategis terkait permodalan usaha masyarakat melalui skema kerja sama antara Dinas Koperasi, BPR Daerah, dan lembaga terkait lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi penuh program tersebut baru dapat dibahas secara rinci pada tahun 2026, sembari menunggu kejelasan pendanaan dari pemerintah pusat.

Mahyunadi mengatakan bahwa skema permodalan ini dirancang agar koperasi dan pelaku usaha kecil dapat mengakses pembiayaan yang aman, terukur, dan tidak membebani pemerintah daerah. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa potensi kredit macet harus menjadi perhatian utama, sebab lembaga keuangan tidak diperbolehkan mengabaikan risiko tersebut. “Kalau ada kredit macet, tentu ada jaminan yang harus diikat. Itu aturan dari pemerintah pusat yang harus kita patuhi,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan mencontoh beberapa daerah lain yang telah menjalankan program serupa dengan anggaran sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar per tahun. Besaran ini diperkirakan menjadi acuan awal dalam pembahasan rencana pendanaan yang akan dilakukan bersama Dinas Koperasi, BPRD, dan pihak permodalan daerah pada tahun mendatang.

Terkait Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk 100 persen sejak Juli dan memiliki akta resmi sejak Agustus, Mahyunadi mengakui bahwa koperasi tersebut memang belum dapat berjalan optimal. Menurutnya, hal ini bukan karena keterlambatan daerah, tetapi karena program tersebut sepenuhnya berada di bawah kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya diberi mandat untuk membentuk koperasi sesuai tenggat waktu.

“Kita menunggu pemerintah pusat. Harapan kita, pendanaan koperasi ini segera digelontorkan agar bisa bergulir dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya. Ia juga berharap pemerintah pusat tidak membebankan kewajiban pendanaan kembali kepada daerah, mengingat anggaran yang tersedia semakin terbatas akibat berbagai pemotongan fiskal.(ADV)