Borneo Kekinian –  Bontang, 23 Agustus 2025 – Upaya penguatan demokrasi daerah kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kaltim, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si, hadir dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-8 yang digelar di Kota Bontang dengan mengusung tema “Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan.”

Dalam forum tersebut, Agusriansyah menekankan bahwa demokrasi daerah tidak hanya bicara soal partisipasi politik dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap lingkungan hidup yang menjadi fondasi keberlangsungan masyarakat. Menurutnya, kebijakan lingkungan harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang adil dan berpihak pada rakyat.

“Lingkungan hidup adalah ruang hidup kita bersama. Karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah harus berorientasi pada kesinambungan, keadilan, dan kepentingan generasi mendatang. Demokrasi akan semakin bermakna jika kebijakan yang lahir benar-benar melindungi hak rakyat atas lingkungan yang sehat dan lestari,” tegas Agusriansyah.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan di Kalimantan Timur, seperti alih fungsi lahan, kerusakan hutan, hingga pencemaran akibat aktivitas industri ekstraktif. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan lingkungan sangat penting. Tanpa suara rakyat, kebijakan bisa kehilangan legitimasi dan justru melahirkan ketidakadilan. Demokrasi sejati adalah ketika masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan hingga pengawasan,” tambahnya.

Selain itu, Agusriansyah menegaskan bahwa penguatan demokrasi daerah harus memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan alam, sebab kerusakan lingkungan justru akan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga generasi muda Bontang. Forum berlangsung interaktif dengan diskusi terbuka yang menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pentingnya regulasi daerah yang berpihak pada lingkungan, peningkatan transparansi kebijakan, serta dorongan terhadap pendidikan lingkungan bagi masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan demokrasi daerah di Kalimantan Timur semakin kokoh, tidak hanya dalam dimensi politik, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Agusriansyah menutup kegiatan dengan optimisme bahwa Kaltim dapat menjadi contoh daerah yang mengedepankan demokrasi substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan.